BeritaBengkulu.id - Sedikitnya 21 dari 264 perguruan tinggi swasta (PTS) bermasalah dan terancam ditutup. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I Sumut-Aceh Prof Dian Armanto mengungkapkan, ke-21 PTS itu memiliki beragam masalah.

Bahkan, ada beberapa yayasan sudah mengajukan usulan untuk ditutup. Permasalahannya antara lain karena ketiadaan mahasiswa, izin yang bermasalah atau masih dalam proses, rasio dosen tetap.

Juga karena mahasiswa tak memenuhi syarat dan tidak rutin memberikan laporan, hingga adanya konflik di yayasan maupun pimpinan perguruan tinggi tersebut.

“Ada juga PTS yang bandel, padahal kampusnya bermasalah dan tidak ada progres pemenuhan terhadap temuan pelanggaran yang dilakukannya. Sehingga, kita terpaksa merekomendasikan tutup setelah diminta Dikti berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan tim Kopertis, Aptisi, dan APBPTSI,” ungkapnya, seperti dilaporkan Sumut Pos (Jawa Pos Group).

Diutarakannya, penutupan PTS bermasalah itu sesuai dengan Permenristekdikti No 100/2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

“Masih banyaknya PTS bermasalah khususnya di Sumut, kita tidak pernah membiarkan hal itu berlanjut. Bahkan, kita berupaya ikut serta membantu untuk segera menyelesaikan masalahnya,” kata guru besar Universitas Negeri Medan ini.

Dia menuturkan, pertemuan demi pertemuan telah dilakukan berulang kali dengan tim kelembagaan Kemristekdikti. Hal itu sesuai dengan program pembinaan pengendalian pengawasan (bindalwas) Kopertis.

Karena itu, diimbau agar PTS bermasalah segera melakukan perbaikan. Misalnya, menambah dosen, sinkronisasi data mahasiswa di pangkalan data dikti, menyerahkan borang baik prodi maupun institusi dan lain sebagainya.

“PTS-PTS itu diminta segera memperbaiki diri dalam waktu 6 bulan. Apabila tak memperbaiki diri dalam waktu yang ditentukan, maka risikonya harus ditanggung yaitu ditutup. Meski begitu, sejauh ini pihak kampus atau yayasan sedang memperbaiki diri. Jadi, kita tunggu lah bagaimana perkembangannya tahun 2018 seperti apa,” sebutnya.

Ia menambahkan, jumlah 21 PTS ini cenderung menurun dibanding tahun 2016 yang mencapai 27 kampus. Salah satunya, Politeknik Bisnis Wilmar Indonesia yang telah berbenah diri dan tidak lagi masuk dalam daftar kampus bermasalah.

“Penutupan PTS bermasalah tidak akan merugikan mahasiswa. Malahan, melindunginya dengan membebankan tanggung jawab kepada PTS asal untuk memindahkan ke PTS lain yang sesuai dengan program studinya,” pungkas Prof Dian.

Menyikapi ini, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan, permasalahan kampus-kampus bodong di Sumatera Utara adalah hal yang sering didengar setiap adanya penerimaan mahasiwa baru. Bahkan, hal ini terus berlanjut hingga sekarang.

Diutarakannya, kenapa calon mahasiswa masih saja mendaftar ke kampus bodong, lantaran ketidaktahuannya. Apabila mengetahui, tentu si calon mahasiswa tidak akan mendaftar ke kampus itu. “Kopertis harus ambil sikap mengenai persoalan ini. Jangan diam saja kalau musim penerimaan mahasiswa baru khususnya di PTS,” cetus Abyadi.

Menurutnya, untuk menghindari banyaknya calon mahasiswa terkena ‘jebakan’, Kopertis harus gencar mempublis nama dan alamat perguruan tinggi bodong itu. Publikasi nama dan alamat PTS bodong tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara.


Misalnya, bisa disampaikan melalui media cetak dan bisa juga menyebar brosur ke masyarakat, terutama ke desa-desa. Sebab, yang selalu jadi korban PTS bodong adalah calon mahasiswa dari kampung.

“Umumkan kampus-kampus mana saja yang bodong, supaya calon mahasiswa tidak mendaftar. Jangan sudah banyak mendaftar dan saat wisuda mereka mendapat ijazah bodong, kan kasihan,” tuturnya.

Diutarakan dia, selain memberikan informasi Kopertis juga harus tegas dan cekatan membersihkan adanya kampus-kampus bodong.

Bahkan, bila perlu Kopertis bisa meminta bantuan Kepolisian jika mereka merasa terancam saat menertibkan kampus-kampus bodong.

“Kopertis perlu koordinasi dengan Kepolisian, kalau memang PTS-nya bodong,” ucap Abyadi.

Ia menambahkan, bagi para calon mahasiswa harus lebih teliti dalam memilih kampus. Jangan hanya karena biaya dan kuliahnya fleksibel, lalu langsung masuk.

“Diteliti terlebih dahulu status kampusnya bagaimana, supaya tidak menyesal dikemudian hari,” imbuhnya.

(PS)

Daftar 21 PTS Bermasalah:

1. Sekolah Tinggi Bahasa Asing Swadaya Medan

2. Akademi Keuangan Perbankan Swadaya Medan

3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Medan

4. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Swadaya Medan

5. Politeknik Tugu 45 Medan

6. Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Indonesia

7. Politeknik Trijaya Krama

8. Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Medan (Amikom)

9. Politeknik Yanada

10. Akademi Kebidanan Eunice Rajawali Binjai

11. Politeknik Profesional Mandiri

12. AMIK STIEKOM

13. STIH Benteng Huraba

14. Sekolah Tinggi Pertanian Benteng Huraba

15. Akademi Kebidanan Hisarma

16. Akademi Keperawatan Hisarma

17. Universitas Setia Budi Mandiri

18. Akademi Keperawatan Teladan Bahagia

19. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Sumut

20. Universitas Al Wasliyah Medan

21. Universitas Al Wasliyah Labuhanbatu.

*Sumber Kopertis Wilayah I Sumut-Aceh

21 PTS Ini Bersmasalah, Terancam Ditutup


BeritaBengkulu.id - Singapura mengambil keputusan mengejutkan. Pasalnya, mulai 1 November nanti, negara ini akan mulai menjual beras termahal di dunia, Kinmemai Premium.

Beras asal Jepang itu akan dipasarkan dengan harga Rp1,5 juta per kilogram (Kg).

Mengutip Channel News Asia, Singapura menjadi negara pertama di luar Jepang yang menjual beras supermahal tersebut. Beras campuran itu terdiri dari lima varietas beras yang sudah mendapat penghargaan, di antaranya beras dari prefektur Gunma, Gifu, Kumamoto, Nagano, dan Niigata, Jepang.

Kombinasi beras itu bisa berbeda setiap tahunnya tergantung pada profil rasa masing-masing jenis beras. Jenis varietas untuk campurannya ditentukan oleh Toyo Rice Corporation, perusahaan yang memproduksi Kinmemai Premium.

Beras itu dipasarkan dengan klaim tidak perlu lagi dicuci sebelum dimasak. Toyo Rice Corporation memiliki teknologi penggilingan yang sudah dipatenkan untuk menghasilkan beras tersebut.

Menurut perusahaan tersebut, teknologinya akan menghasilkan teknik penggosokan yang cuma menghilangkan bagian atas biji beras. Sementara lapisan yang menyelimuti biji utama beras tetap terjaga, sehingga elemen terpenting dari beras, yaitu vitamin, protein, dan rasanya tetap utuh.

Beras akan disimpan sekitar enam bulan sebelum digiling untuk meningkatkan tekstur dan rasanya. Jika dibandingkan dengan beras Jepang biasa, Kinmemai Premium disebut lebih unggul dalam hal rasa, tingkat kemanisan, dan juga nilai gizinya. Beras ini juga diklaim mengandung lipopolysaccharides, endotoksin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh enam kali lebih banyak. Untuk mendapatkan rasa yang optimal, beras ini disarankan direndam dulu sekitar 30 menit sebelum dimasak.

Nantinya, beras ini bisa dipesan secara online melalui situs www.kinmemai.com. Beras tersebut dikemas per kotak ukuran 1 Kg. Sekotak berisi enam sachet beras.

Perusahaan itu menngklaim Kinmemai Premium sebagai beras yang lebih enak, manis, dan bernutrisi ketimbang merek lain. Selain Singapura, perusahaan tersebut juga akan merambah ke pasar Hong Kong dan Amerika Serikat, tahun depan.
(PS)

Per 1 November, Beras Dipasarkan Rp1,5 Juta


BeritaBengkulu.id - Pesta seks sesama jenis kaum pria alias gay kembali diungkap dari ranah ibu kota. Kali ini, Aparat Polres Metro Jakarta Pusat membongkar pesta seks gay di T1 itu Sauna yang berada di Ruko Plaza Harmoni, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).

Sebanyak 51 laki-laki diamankan dalam pesta sesama jenis itu.

“Setelah dilakukan penangkapan ada 51 pengunjung yang laki-laki semua,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2017).

Argo menduga, peristiwa tersebut berlangsung sejak lama. Masyarakat yang merasa resah kemudian melaporkan hal tersebut ke polisi. Pasalnya, warga kerap melihat sauna itu yang ramai didatangi laki-laki.

“Kelompok ini menggunakan tempat SPA untuk mengamuflase agar tidak kelihatan. Jadi dia masuk ke dalam SPA ini bisa sendirian bisa berpasangan,” kata Argo.

Dan, tak perlu waktu lama polisi menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Di mana satu tersangka inisial HE masih buron.

“Kami menetapkan enam orang tersangka,” kata Argo.

Selain HE yang masih buron, kata Argo, lima tersangka tersebut berinisial HE, GG, GCMP, NA, TS dan K.

“Mereka mulai hari ini dilakukan penahanahan,” ungkap Argo.

Keenam tersangka, kata Argo, memfasilitasi dan pegawai di T1 Sauna itu.

“Ada yang menjadi owner, ada yang menjadi pengelola, kasir, karyawan yang ngasih peralatan, ada yang ngasih tiket,” jelas Argo.
(PS)

Pesta Seks Gay Bermodus Tempat Spa


BeritaBengkulu.id – Hakim Agung Gayus Lumbuun ikut buka suara soal kabar tertangkapnya ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara oleh Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gayus menilai peristiwa OTT tersebut harus dijadikan bahan evaluasi jajaran badan peradilan.

“Perlu dilakukannya evaluasi terhadap seluruh jajaran peradilan dibawah MA dari PN, PT, dan MA untuk menentukan pimpinan-pimpinan, yaitu Ketua dan Wakil Ketua di semua tingkatan tersebut,” kata Gayus saat dihubungi, Sabtu (7/10).

Gayus mengatakan, hal tersebut didasarkan adanya fakta penyimpangan yang terjadi secara masif di lingkungan peradilan yang dilakukan, baik oleh aparatur Kepaniteraan, hakim, dan saat ini terjadi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara.

Menurut dia, perbuatan semacam ini akan sering terjadi lagi apabila posisi pimpinan masih diduduki oleh orang-orang yang belum dievaluasi kembali. Untuk dipilih yang masih baik dan yang buruk diganti.

Pandangan tersebut berdasarkan perkembangan analisis yang menunjukkan banyaknya aparatur pengadilan dari Panitera sampai dengan Hakim di tingkat Pengadilan Negeri dan saat ini di Pengadilan Tinggi.

“Penyebabnya adalah mereka sudah anomali yaitu tidak takut lagi, mengesampingkan, mengabaikan aturan hukum dan perundang-undangan, serta moral dan integritas yang sepatutnya mereka hormati dan taati,” papar Gayus.

Gayus menjabarkan, Maklumat Ketua MA RI Nomor 01/Maklumat/IX/2017 tanggal 11 September 2017 menegaskan dan memastikan, bahwa tidak ada lagi Hakim dan Aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan wibawa Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya.

Selanjutnya, Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung. Hal itu apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

“Bahwa penempatan jabatan-jabatan pimpinan Pengadilan ditentukan oleh Tim Promosi dan Mutasi (TPM) yang dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dibawah Ketua Mahkamah Agung dan bukan oleh para Dirjen di lingkungan Mahkamah Agung,” ujarnya.

Karena itu, untuk tetap menjaga kehormatan dan kewibawaan MA dan jajaran peradilan di bawahnya, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan ksadilan melalui Pengadilan, sudah saatnya Ketua MA Hatta Ali dengan sukarela dan terhormat mengundurkan diri.

“Untuk menyikapi persoalan ini, maka lembaga normatif tertinggi dalam bentuk musyawarah di Mahkamah Agung adalah pleno lengkap Hakim Agung untuk dapat menyikapi masalah ini,” pungkasnya.
(PS)

Kena OTT, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Diminta Mundur Sukarela


BeritaBengkulu.id - Bocah delapan tahun bernama Yogi Setiady ini perbincangan publik. Pasalnya, dia sejatinya terlahir dari pasangan orang tua non muslim di Kabupaten Ketapang.

Namun, Kamis (5/10/2017) sore lalu, bocah yang duduk di kelas 2 SDN 18 Sukabangun, Ketapang itu diantar oleh ibu kandungnya yang masih non muslim ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delta Pawan, Ketapang.

Tujuannya, sang ibu ingin menuruti kemauan Yogi untuk memeluk Islam. Yogi sendiri ingin memeluk Islam karena sudah melakukan aktivitas layaknya bocah muslim lainnya, sehingga dia memaksa kedua orang tuanya untuk masuk Islam.

“Ayah dan mama kandungnya telah mengikhlaskan anak ini masuk Islam. Karena setiap saat terus ‘memaksa’ ayah dan mamanya agar dia bisa masuk Islam,” tulis Uti Suhendra Dwipayana di laman facebook-nya.

Dalam postingan yang diunggah warga Ketapang, Kamis (5/10/2017) petang itu menyebutkan, Yogi memang rajin ke surau untuk menunaikan salat lima waktu. Dia juga belajar mengaji dan salat.

“Ketika saya tes mengajinya, dia sudah hafal surah Al Fatihah, Al Ikhlas, do’a ibu bapak, doa makan dan lain-lain,” tulis Uti. Uti pun menyempatkan untuk bertanya mengenai cita-cita Yogi. Dengan tegas dia jawab ingin menjadi seorang ustadz. “Semoga Allah SWT meridhoi dan terus memberikan hidayah kepada anak ini,” doa Uti.

Kisah nyata yang ditulis oleh Uti Suhendra Dwipayana ini ramai dibahas dan diviralkan warganet. Hingga Jumat (6/10) pukul 20.39, postingan itu dibagikan oleh 768 warganet dan dikomentari sebanyak 1.215 komentar.

Terpisah, kepada sejumlah wartawan Kepala KUA Delta Pawan, M. Syafi’ie membenarkan bahwa Yogi Setiady telah memeluk Islam. Bahkan orangtua kandung dan guru sekolahnya telah menjadi saksi. “Iya betul, sore tadi di KUA Delta Pawan. Saya sendiri pembimbing pembacaan dua kalimah syahadat di hadapan dua orang saksi, yakni ibu kandungnya dan guru sekolahnya,” ujar Syafi’ie.

Saat pembacaan dua kalimah syahadat, kata Syafi’ie, Yogi begitu lancar mengucapkanya. “Bahkan dia hafal artinya,” terang Syafi’ie.
(PS)

Kisah Bocah 8 Tahun Ngotot Masuk Islam, Diantar Ibunya Non Muslim


BeritaBengkulu.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menerima sertifikat warisan tak benda Indonesia di Gedung Kesenian Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Sertifikat warisan tak benda Indonesia ini diterima Plt Gubernur Bengkulu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada puncak acara kegiatan penetapan warisan tak benda Indonesia 2017.

Pada kesempatan yang berlangsung meriah ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI juga menyerahkan sebanyak 150 sertifikat warisan tak benda di seluruh Indonesia kepala para pimpinan daerah, yakni 9 gubernur dan 25 Kepala Dinas dari 34 provinsi di Indonesia.

Warisan tak benda Indonesia di Provinsi Bengkulu yang ditepakan pada 2017 ini, adalah kesenian rakyat Suku Rejang, Tari Kejei.

Tari Kejei ini, biasa dimainkan oleh para muda mudi sebagai sarana perkenalan antara bujang dan gadis Suku Rejang Provinsi Bengkulu.

Sebelumnya, Provinsi Bengkulu juga menerima sertifikat serupa. Yakni, Tabut dan Kaganga pada tahun 2013, serta Kain Besurek, Kerajianan Kayu Lantung dan Rumah Adat Suku Rejang pada tahun 2015.

Menurut Mendikbud Muhajir, penyerahan sertifikat ini dilakukan agar para pimpinan dan kepala daerah dapat melestarikan warisan budaya tak benda. Para pimpinan daerah ini, lanjut Muhajir, agar dapat melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya tak benda yang juga merupakan kekuatan budaya dan identitas bangsa yang perlu diselamatkan

Selain itu, Muhajir juga meminta kepada gubernur yang hadir agar menjaga warisan budaya tak benda yang ada di provinsi masing-masing, “ini sebagai tanggung jawab kepada anak cucu kita, tegas Muhajir pada penetapan warisan budaya tak benda tahun ke-lima ini. (MC)

Bengkulu Terima Sertifikat Warisan Tak Benda Indonesia

Golkar Siap Rangkul Gatot Nurmantyo

BeritaBengkulu.id - Dengan pertimbangan, bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha.
Pemerintah memandang perlu penyederhanaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan kembali standar pelayanan pada kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, melalui reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha.
  1. Tahap Kesatu, yaitu: 1. pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas; 2. pelaksanaan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) yang dilakukan di KEK, KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), Kawasan Industri, dan KSPN (Kawasan Strategi Pariwisata Nasional); dan  3. pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan menggunakan data sharing dan penyampaiangyang tidak berulang yang dilakukan di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN;
  2. Tahap Kedua, yaitu: 1. pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha; dan 2. penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).
“Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara bersamaan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini.
Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha, menurut Perpres ini, dibentuk Satuan Tugas (Satgas), yang terdiri dari: a. Satuan Tugas Nasional;  b. Satuan Tugas Kementerian/Lembaga;  c. Satuan Tugas Provinsi; dan d. Satuan Tugas Kabupaten/Kota.
Satuan Tugas Nasional, menurut Perpres ini, mempunyai tugas: a.mengembangkan kebijakan peningkatan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha; b.menetapkan prioritas penyelesaian berusaha; c. melakukan penyelesaian atas hambatan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang disampaikan oleh Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, Satuan Tugas Kabupaten/Kota, dan/atau Pelaku Usaha; d. Menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai Perizinan Berusaha yang tidak diselesaikan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota; dan e. Membentuk layanan pengaduann dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
Susunan keanggotaan Satuan Tugas Nasional adalah: a. Ketua: Menteri Koordinator bidang Perekonomian; b. Anggota: 1. Menko Polhukam; 2. Menko Kemaritiman; 3. Menko PMK; 4. Mendagri; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Hukum dan HAM; 7. Menkominfo; 8. Mensesneg; 9. Menteri PANRB; 10. Kapolri; 11. Sekretaris Kabinet; dan 12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. C. Sekretaris: Sekretaris Kemenko Perekonomian.
“Menko Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala pada minggu kedua setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” bunyi Pasal 4 ayat (3) Perpres ini.
Menurut Perpres ini, Satuan Tugas Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana, yang tugas dan keanggotaannya ditetapkan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional.
Selain itu, untuk membantu tugas Satuan Tugas Nasional dibentuk Manajemen Pelaksana oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional. Manajemen Pelaksana ini berkedudukan di Kemenko Perekonomian, dikoordinasikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian.
Dalam rangka pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana tu, Sekretaris Kemenko Perekonomian dapat merekrut tenaga ahli perseorangan dan/atau badan usaha sesuai dengan kebutuhan, dan untuk Tahun Anggaran 2017 ini dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.
“Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Nasional, Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana dibebankan kepada APBN Kemenko Perekonomian dan sumber pendanaan lainnya yang sah,” bunyi Pasal 7 Perpres ini.
Tingkat Kementerian/Lembaga
Dalam Perpres ini disebutkan, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) yang mempunyai kewenangan Perizinan Berusaha membentuk Satuan Tugas Kementerian/Lembaga.
Satuan Tugas ini dapat berfungsi sebagai: a. leader  dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan menteri/kepala lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengembangan usaha, dan pelayanan Perizinan Berusaha pada sektor yang menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga tersebut; dan/atau b. Pendukung (supporting) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan menteri/kepala lembaga yang memberikan pelayanan Perizinan Berusaha yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga yang lain, gubernur, dan/atau bupati/wali kota yang berfungsi sebagai utama (leader) dalam rangka menerbitkan Perizinan Berusaha.
Satuan Tugas Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai leader, menurut Perpres ini mencakup: a. Kementerian ESDM; b. Kementerian Pertanian; c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; e. Kementerian Kelautan dan Perikanan; f. Kementerian Kesehatan; g. Kementerian Perindustrian; h. Kementerian Perdagangan; i. Kementerian Perhubungan; j. Kementerian Komunikasi dan Informatika; k. Kementerian Keuangan; l. Kementerian Pariwisata; m. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan n. Kementerian lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Nasional.
Untuk Satuan Tugas Provinsi, menurut Perpres ini, dipimpin oleh Sekretaris Gubernur, dan untuk Satuan Tugas Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. [ST]

Pemerintah Bentuk Satuan Tugas di Tingkat Nasional Hingga Daerah


BeritaBengkulu.id - Sebanyak  30 kementerian/ lembaga (K/L) dari 61 instansi pemerintah yang membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada gelombang kedua tahun 2017 telah mengumumkan nama-nama yang lolos seleksi administrasi. Selanjutnya, para peserta yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan jadwal yang telah ditentukan masing-masing instansi.

“Pengumuman itu bisa diakses melalui web resmi masing-masing instansi atau melalui web resmi Sistem Seleksi CPNS Nasional Badan Kepegawaian Negara, https://sscn.bkn.go.id,” kata Kabag Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi (KPPI) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Suwardi, di Jakarta, kemarin.

Kementerian yang sudah mengumumkan nama-nama pelamar yang lolos seleksi administrasi diantaranya adalah Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenko Kemaritiman, Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pariwisata, dan Kemenko Bidang Perekonomian.

Sedangkan lembaga yang sudah mengumumkan adalah Badan Kepegawaian Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Keamanan Laut, Badan SAR Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Ekonomi Kreatif, dan Polri. Kemudian, Arsip Nasional RI, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, Sekretariat Mahkamah Konstitusi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Lalu, Provinsi Kalimantan Utara pun sudah mengumumkan seleksi administrasi untuk CPNS periode kedua ini.

Suwardi mengimbau peserta yang dinyatakan lolos seleksi admnistrasi untuk mengakses web resmi sesering mungkin untuk mengetahui perkembangan pengumuman mengenai waktu dan tempat pelaksanaan SKD yang merupakan tahap lanjutan.

Untuk mengghadapi SKD, Suwardi juga mengingatkan agar pelamar yang lolos untuk mempelajari materi-materi yang akan diujikan. Materi dimaksud adalah tiga kelompok soal, yakni Tes Karakteristik Pribadi  (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Agar bisa lolos passing grade, peserta harus meraih nilai minimal masing-masing 143, 80 dan 75,” jelas Suwardi.

Dalam Peraturan Menteri PANRB No 20/2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017, dijelaskan, TWK untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia.

Soal-soal yang diberikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).

Dari 100 soal yang diujikan, menurut Suwardi, TWK ada 30 soal dan setiap jawaban yang benar nilainya 5 atau  nilai maksimal 150 dan minimal 0.  “Berdasarkan pengalaman, banyak peserta yang gagal mencapai skor 75. Karena itu peserta perlu belajar lebih baik lagi,” ujar Suwardi.

Adapun Tes Intelegensi Umum (TIU), menurut Kabag KPPI Kementerian PANRB itu, dimaksudkan untuk menilai Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis, Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka, Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis; dan Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. Seperti halnya TWK, peserta harus mengerjakan 30 soal.

Sedangkan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dimaksudkan untuk menilai integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

Pada kelompok soal ini, peserta SKD diminta mengerjakan 40 soal. Tetapi untuk kelompok soal ini, tidak ada nilai nol untuk setiap jawaban. “Nilainya berkisar antara 1 – 5, sehingga kalau dijawab, minimal nilainya 40 dan maksimal 200,” jelas Suwardi.

Suwardi mewanti-wanti agar peserta tidak melakukan tindakan yang aneh-aneh saat menghadapi SKD, seperti menggunakan joki, atau bahkan memakai jimat seperti yang pernah terjadi dalam SKD pada putaran pertama. Selain tidak akan membantu, dipastikan kecurangan yang dilakukan peserta akan ketahuan, yang akibatnya akan didiskualifikasi.

Sebagai alternatif, kalau perlu ikut Bimbingan Belajar (Bimbel) yang belakangan banyak bermunculan. Tetapi diingatkan juga bahwa tidak ada Bimbel yang bisa memberikan jaminan mutlak atau 100 persen lulus.

“Jangan percaya kalau ada Bimbel yang menjanjikan pasti lulus tes,” tegas Suwardi seraya menambahkan bahwa yang paling penting adalah  percaya pada kemampuan diri dan yakin kepada Tuhan YME. [ST]

Hasil Seleksi Administrasi CPNS Sudah Diumumkan