BeritaBengkulu.id - Kalau anda berkunjung ke Kabupaten Rejang Lebong, jangan lupa sempatkan diri menengok keindahan Danau Talang Kering. Objek Wisata Danau Talang Kering atau biasa di sebut masyarakat lokal Danau Taker ini terletak di Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara.

Posisinya terletak di pinggir jalan lintas Curup-Lebong membuat destinasi wisata Danau Taker ini
ramai dikunjungi dan merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Rejang Lebong.

Dengan lokasi yang strategis di pinggir jalan dan lokasinya pun sekitar 10 menit dari pusat kota
menjadikan danau ini ramai dikunjungi orang, terutama saat petang dan malam hari. Karena
temaram lampu yang menerangi pinggir danau sangat pas menghasilkan efek foto indah.

Tidak perlu mengeluarkan biaya bagi pengunjung yang ingin datang ke tempat ini. Semua gratis, tidak ada istilah bayar tiket masuk.

Di lokasi ini juga terdapat beberapa tempat makan/lesehan, jadi cocok bagi pengunjung untuk wisata kuliner bersama keluarga maupun teman. Makan dengan suguhan pemandangan yang indah merupakan kepuasan tersendiri bagi pengunjung lokal maupun luar.

Tepat di depan Danau Talang Kering juga terdapat kolam renang waterboom, tapi untuk saat ini
wisata air satu itu tak berfungsi lagi sebagaimana sebelumnya.

“Sudah lama tutup. Soalnya airnya kotor dan tidak tahu alasan tutupnya,” kata Gulam, salah seorang warga sekitar.

Selain kolam renang waterboom tidak jauh dari danau juga terdapat pemakaman pahlawan
kemerdakaan Indonesia. Makam ini terletak persis di depan Terminal Tabarenah. Di sini juga
menawarkan spot menarik bagi pengunjung yang ingin berfoto dan berselfie ria. Kalau sore, banyak sekali remaja atau ABG yang nongkrong di tempat ini. Makanya datang ke Rejang Lebong ya kalau pengin menyaksikan keelokan Danau Talang Kering!

Eloknya Danau Talang Kering


BeritaBengkulu.id - Pemerintah akan membangkitkan kembali sosialisasi bela negara yang bersifat kekinian dan memanfaatkan momentum hari kemerdekaan. Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung usai Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7) sore.

“Pada intinya hal yang berkaitan dengan bela negara, Presiden meminta kepada Menko Polhukam dan juga jajarannya untuk segera melakukan sosialisasi bela negara yang bersifat kekinian,” tegas Pramono Anung menjelaskan hasil ratas.

Kekinian yang diinginkan Presiden Jokowi, menurut Seskab, adalah yang mengikuti perkembangan zaman, tidak dogmatis, tidak instruksi dan menyentuh seluruh kehidupan masyarakat serta dilakukan secara masif sampai dengan tingkat masyarakat.

“Itu dilakukan dalam bentuk-bentuk kekinian, dan momen 17 Agustus ini akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan hal tersebut,” terang Pramono.

Menurut Seskab, salah satu kebanggaan dalam kehidupan bernegara yang ingin dibangkitkan adalah penanaman kembali cinta kepada bangsa, dalam bentuk cinta kepada bendera negara, negara kesatuan dan simbol-simbol negara lainnya. “Kita belajar dari negara-negara besar yang masyarakatnya begitu mencintai negaranya,” ujarnya.

Dahulu, lanjut Seskab Pramono Anung, anak-anak didik hapal dengan lagu-lagu kebangsaan dan menyambut peringatan 17 Agustus dengan sangat bergelora. Tahun ini, semangat itu akan disesuaikan dengan konteks kekinian, seperti melibatkan perkembangan sosial media.

“Pendekatan sosialisasi yang dilakukan akan seperti kampanye ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’ yang dilakukan pemerintah pada 1 Juni lalu. Jadi pendekatannya tidak bersifat militeristik. Pendekatannya adalah bersifat kekinian,” terang Pramono seraya menambahkan, harapannya semangat bela negara menjadi hal yang inheren dan menjadi bagian dari warga negara.

Ia memastikan, Pemerintah juga akan menyiapkan payung hukum jika diperlukan.

Bela Negara Dengan Kekinian


BeritaBengkulu.id - Tujuan dibentuknya Panitia Khusus Angket KPK merupakan upaya DPR RI untuk menelusuri kebenaran dan keadilan, jangan sampai lembaga penegak hukum justru menghasilkan peradilan yang sesat. Wakil Ketua Pansus Angket, Masinton Pasaribu mewanti-wanti hal tersebut sesaat setelah Rapat dengar Pendapat Umum dengan Muchtar Efendi dan Niko Panji Tirtayasa.

"Kalau cara-cara seperti ini dibiarkan, kita khawatir proses peradilan sesat itu akan berlanjut terus. Dan tentu keterangan dari para saksi yang kita panggil ini akan kita dalami, akan kami kroscek kembali kebenarannya nanti, baik bersama KPK terhadap orang-orang yang terlibat," tandas Masinton, di Gedung Nusantara, Selasa (25/7/2017) malam.

Dia meyebut peradilan sesat tentu sangat beralasan, karena apa yang disampaikan Niko dan Muchtar dengan kemarin yang disampaikan Yulianis, diungkapkan para saksi tersebut, KPK banyak melakukan rekayasa, pengkondisian bahkan tekanan terhadap saksi atau target yang akan ditersangkakan KPK.

"Ada benang merah, bahwa persoalan dalam penanganan kasus-kasus di KPK, benang merahnya apa, ada rekayasa, ada paksaan, ada pengkondisian, ada orang yang ditarget dari memberikan keterangan palsu," ujar Masinton.

Bahkan harta terdakwa yang disita Jaksa KPK tidak jelas ke mana, karena menurut pengakuan Muchtar hartanya sampai saat ini tidak dikembalikan KPK. Padahal harta tersebut menurut keputusan MA tidak ada hubungannya dengan Korupsi Akil Mochtar. Masinton menegaskan jangan sampai KPK atas nama pemberantasan korupsi malah justru mengambil hak warga negara yang tidak bersalah.

"Pejabat yang ditarget, ada (harta) yang sudah disita tapi kemudian tidak diberikan ke negara. Masih dalam pengelolaan dan penguasaan orang lain. Kita gak mau ada korupsi atas nama pemberantasan korupsi," paparnya.

Muchtar Efendi dalam kesaksianya menyampaikan, penyidik KPK telah menyita sejumlah harta yang dia anggap tidak berkaitan dengan kasus korupsi. Aset itu sampai sekarang belum kembali di antaranya 25 unit mobil dan 45 unit motor, tiga unit rumah, dan dua bidang tanah.

"Malah pada 2016 saya didatangi oleh pihak KPK yang mengaku utusan Johan Budi terkait harta yang disita tersebut. Mereka menawarkan harta saya akan dikembalikan jika dibagi dua dan hak jual diberikan kepada mereka. Saya tidak setuju, itu harta halal saya," ungkap Muchtar.

Kejanggalan lain yang dilakukan KPK, seperti yang diakui Nico, dia dipaksa oleh penyidik KPK untuk memberikan kesaksian yang memberatkan para terpidana perkara ini. Mereka adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, orang dekat Akil, Muchtar Effendi, Wali Kota Palembang Romi Herton, dan Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri. "Saya disuruh mengaku mengetahui segala kegiatan paman saya, Muchtar Effendi, dan mengaku saya adalah ajudan, asisten pribadi, dan sopir paman saya," jelasnya.

Dalam proses memberi kesaksian itu, Niko mengaku disandera oleh penyidik KPK di sebuah rumah di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selama penyekapan, dia dipaksa bekerjasama dan harus mengikuti semua keinginan KPK. "Mereka mengancam akan memenjarakan anak dan istri saya karena ikut mencicipi (duit) dari Muchtar Effendi," katanya.

Hentikan Peradilan Sesat KPK


BeritaBengkulu.id - Walikota Bengkulu Helmi Hasan benar-benar membuktikan bahwa sebagai kepala daerah dirinya nyaris tanpa batas dengan warganya. Rabu (26/7) pagi, Walikota Helmi menerima dua orang tamu istimewa yang datang ke Balai Kota. Tanti Nurhayati (30) dan anakkeduanya Nurjahuda Khairadin (7) datang langsung untuk mengadukan nasibnya.

Anak tercintanya divonis bocor jantung dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan penghasilan keluarganya dari hasil menjual somay dan batagor gerobak yang didorong sang ayah Yudi Nusam (33).

Yudi dan Tanti telah berjuang untuk berusaha mengobati anaknya. Tetapi kemampuan ekonomi yang hanya pas-pasan tidak cukup memberikan pengobatan yang layak kepada sang putra.

"Kami kemarin mendatangi kantor Walikota, ternyata Bapak sudah pulang jadi kami nekat mendatangi kediaman Bapak pagi ini,” ujar Tanti.

Sehingga Rabu pagi, dengan tekad yang bulat kedua ibu dan anak ini harus bertemu Walikota. “Mereka sudah ada sejak pagi tadi,” ujar salah satu pengurus rumah tangga Balai Kota.

Tidak lama kemudian mereka pun bertemu dengan ajudan Walikota dan dipersilakan masuk ke Balai Kota dan bertemu dengan Walikota.

Walikota menyambut baik kedatangan mereka, bahkan mereka pun diajak menyantap sarapan pagi bersama Walikota.

Tanti Nurhayati saat sarapan bersama Walikota mencurhatkan keluh kesahnya. Beberapa kali di “pingpong” oleh sejumlah oknum pemerintahan dan tidak adanya informasi yang jelas untuk menolong sang anak.

“Cuma kepada Bapak Walikota kami minta pertolongannya pak,” lirihnya.

Walikota Helmi pun tampak simpati dengan penderitaan warga jalan Semangka 4 RT 12 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati ini.

"Pokoknya ibu tidak usah khawatir, nanti banyak yang bantu anak ibu, warga kota Bengkulu ada yang bantu anak ibu nanti, termasuk juga dari saya nanti yang akan bertanggungjawab untuk memberangkatkan," ujarnya.

Tidak berlama-lama, Walikota langsung menghubungi Camat Singaranpati untuk segera mengumpulkan warganya untuk membantu pengobatan Nurjahuda Khairadin (7).

Tidak berselang lama, Walikota pun memutuskan untuk membawa Nurjahuda Khairadin ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta, Kamis (27/7). Masih di depan meja makan, Kepala BKPP Bujang HR pun yang saat itu ikut sarapan bersama secara spontan membantu keluarga ini sebesar Rp. 1 juta.

 Walikota Helmi pun memastikan keberangkatan keluarga ini ke Jakarta pada Kamis (26/7) pagi menggunakan pesawat Lion Air bersama dirinya dan Tim JSPS Dinas Kesehatan.

“Siapapun warga kota yang bisa membantu keluarga ini silahkan, kalau ada uang silahkan, tidak ada uang cuma ada doa ya silakan,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Singaran Pati Syaiful Anwar mengatakan bahwa dari dana yang berhasildihimpun oleh warga untuk pengobatan mencapai Rp. 2.400.000,-, dari Kecamatan sebesar Rp.1.200.000,- dan dari Baznas kota Bengkulu sebesar Rp. 1.500.000,-.

Menanggapi tingginya kepedulian masyarakat untuk membantu pengobatan, Walikota Helmi Hasan mengaku sangat terharu. "Ini membuktikan bahwa program Bengkuluku Peduli telah tertanam di setiap hati warga," ujarnya.

Ibu Ini Minta 'Berobat', Eh... Walikota Ajak Sarapan


BeritaBengkulu.id - Pemerintah Kota Bengkulu menggelar sosialisasi pelayanan publik bagi penyelenggara  pelayanan publik di lingkungan Pemkot Bengkulu di Hotel Bumi Endah, Rabu (26/7). Sosialisasi ini bermaksud meningkatkan pelayanan publik Pemkot Bengkulu agar lebih maksimal.

Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Marjon menegaskan akan mengevaluasi sejumlah OPD yang kerjanya tidak maksimal karena tak memahami Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) saat bertugas melayani warga kota.

"Sumber kekurangan kita karena tidak memahami Tupoksi, kalah sama dengan tukang sate yang mempromosikan produk dan memberi pelayanan baik pada pelanggannya," kata Sesda.

Selanjutnya, Sesda mengingatkan semua ASN bekerja profesional saat menjadi pelayan publik. Menjelang Pilwakot 2018, ia menegaskan seluruh ASN agar tak terpengaruh dengan isu-isu politik yang tengah berkembang.

"Kita pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani masyarakat, sudah sampai mana yang sudah kita lakukan ?  kita hanyut dengan isu- isu politik," ujarnya.

Terpisah, Walikota Bengkulu Helmi Hasan mengingatkan ASN dan pejabat Pemkot tentang kewajiban melayani kebutuhan warga. "Ini memang penting, hari ini kita lakukan sosialisasi terhadap pelayan publik tentang bagaimana melayani publik," ujarnya.

"Pertama, ingat kita ini diberikan jabatan oleh Allah, fasilitasnya semua dari uang rakyat, baju dari uang rakyat, nasi dari uang rakyat, mobil dinas dibayari rakyat, perjalanan dinas dibayari rakyat dan membayar sekolah anak dibayari rakyat, maka ketika rakyat membutuhkan pelayanan sebagai pejabat maka layanilah dengan sungguh-sungguh dan layanilah dengan hati, jangan sampai mereka kecewa, layani semampu kita,"sambung Walikota.

Dijelaskan Walikota, soal pelayanan publik tidak melulu terkait dengan pembangunan fisik saja, aspek pelayanan publik juga mestinya menjadi perhatian Pemkot.

"Kedua, pelayanan publik diukur buka hanya soal pembangunan fisiknya saja, seperti, gedung dan kendaraannya. Tapi bagaimana pelayanan masyarakat juga terpuaskan," tandasnya.

Sebagai contoh, Walikota mengatakan, pelayanan di RSUD Kota harus melayani warga dengan hati. Tak boleh rumah sakit bersikap kasar dan tak ramah pada pasien miskin. Sebaliknya, RSUD kota harus mengutamakan pasien miskin karena mereka lebih butuh perhatian.

"Jika dia orang miskin itu lebih prioritas untuk dilayani dengan senyuman. Orang sakit dan miskin sangat sensitif dan lebih butuh perhatian, serta mereka lebih butuh di doakan. Tapi,  Alhamdullah RSUD kota setiap jumat memberikan makanan gratis dan jika pasien sudah sembut diberikan pelayanan gratis medicure, creambat dan sebagainya," papar Walikota.

Kinerja Pelayanan Pemkot Dievaluasi


BeritaBengkulu.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja se-Provinsi Bengkulu sebagai upaya membidik lebih banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kerjasama ini diawali dengan sosialisasi program dan manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kasatpol PP provinsi memberikan kesempatan untuk sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan untuk Satpol PP se-Provinsi Bengkulu,” terang Aris Daryanto, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan  Cabang Bengkulu, Selasa (25/7).

Pegawai Pemerintah Non PNS seperti anggota Satpol PP, menurutnya mempunyai risiko kerja yang hendaknya mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini juga bagian visi BPJS Ketenagakerjaan, yakni Universal Coverage yang menjangkau seluruh angkatan tenaga kerja di Indonesia terjamin oleh jaminan sosial.

“Kalau seluruh Satpol PP seluruh Provinsi Bengkulu, potensi kepesertaan bisa mencapai ratusan di tiap kabupaten. Anggota Satpol provinsi non PNS sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” papar Aris.

Sementara, Kepala Satpol PP Provinsi Bengkulu Juniwanto berpendapat, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibutuhkan untuk anggota Satpol PP, terutama non PNS.

“Mereka ini anggota Satpol non PNS sekarang disebut PHL (Pegawai Harian Lepas), juga membutuhkan jaminan ketenagakerjaan. Melalui program BPJS ini merupakan solusi dalam memberikan jaminan atau perlindungan kepada anggota kita,” tutur Juniwanto.

Saat ini, anggota Satpol PP Provinsi Bengkulu non PNS yang sudah tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan, memperoleh perlindungan dua program BPJS Ketenagakerjaan. Adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Sedangkan perlindungan lain yang juga terprogram pada BPJS Ketenegakerjaan yaitu Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

“Kita komitmen tegas berintegritas, tentunya humanis. Jadi diasuransikan bukan berarti boleh nekad, ini untuk memberikan rasa aman dari risiko-risiko kerja,” tegas Kasat Juniwanto.

Sosialisasi dan rapat koordinasi dalam rangka memberikan jaminan ketenagakerjaan untuk anggota Satpol PP pada Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu digelar di kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu. Acara tersebut dihadiri Kasat/ pihak yang mewakili dari 9 Kabupaten dan Kota Bengkulu. Mereka sepakat, untuk tenaga non PNS khususnya Satpol PP diberikan perlindungan dan jaminan ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Jaring Peserta


BeritaBengkulu.id - Mengenai dana haji umat yang diperkirakan jumlahnya mencapai sekitar Rp90 triliun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpendapat, daripada idle, diem, ya lebih baik diinvestasikan, tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi. Aman tapi memberikan keuntungan yang gede.
“Nah, kesempatan ini yang mungkin pemerintah harus memberikan peluang, misalnya ada jalan tol yang sudah groundfit, yang mau dilepas. Beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji kita ini. Pelabuhan, kan yang aman-aman itu, jalan tol, pelabuhan kan enggak mungkin lah itu sampai rugi kalau naruhnya disitu. Bukan di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai pelantikan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7) pagi.
Presiden Jokowi berharap BPKH bisa melihat misalnya Tabung Haji di Malaysia atau bagaimana negara-negara lain mengelola dana haji. Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik.
Sehingga dari keuntungan itu, lanjut Presiden, nanti bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya, sehingga nanti menjadi lebih turun, turun, turun terus.
“Saya kira nanti badan ini bisa melihat lah, bagaimana negara-negara lain mengelola. Karena kita ini paling gede, hajinya kan paling banyak. Jadi kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik pada siapapun, terutama masyarakat yang ingin pergi haji,” ujar Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Presiden menyatakan, dengan pelantikan Dewan Pengawas dan Anggota BPKH ini diharapkan pelayanan haji akan menjadi lebih baik lagi karena ini badan yang nanti lebih fleksibel dalam pengawasan, pengelolaan, keberangkatan di sana, maupun kepulangan dari para haji kita.

Jokowi: Dana Haji Lebih Baik Diinvestasikan


BeritaBengkulu.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai biasa saja pertemuan dirinya dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah, termasuk pertemuan yang dilakukannya pada Senin (24/7) lalu. Hanya saja, menurut Presiden, ada pertemuan yang diliput oleh media, dan ada pertemuan yang tidak diliput media.
Presiden memastikan, bahwa semua partai koalisi pendukung pemerintah, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) diundang dalam pertemuan tersebut. Namun, tentu saja bukan dirinya langsung yang menyampaikan undangan tersebut.
“Bisa saja undangannya nggak sampai, tapi kan bukan dari saya undangannya. Saya tahunya seluruh partai pendukung itu kita undang. Bisa saja undangannya enggak sampai, bisa saja sampai tapi enggak hadir. Tapi nggak ngerti itu kan teknis, mungkin di Menteri Sekretaris Negara, atau di ketua kelas,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan soal ketidakhadiran PAN dalam pertemuan tersebut, usai pelantikan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Kuangan Haji (BPKH), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7) pagi.
Tapi Presiden Jokowi memastikan, bahwa hubungannya dengan PAN baik-baik saja, meski dalam beberapa kasus sikap partai tersebut dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.
“Wong kita baik-baik saja kok, baik-baik saja kita, baik-baik saja,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden juga membantah jika pertemuan dirinya dengan wakil partai koalisi itu membahas masalah perombakan atau reshufle kabinet.  “Oo, ndak, ndak ada, ndak ada, ndak ada urusannya,” ujarnya.
Wakil partai koalisi pendukung pemerintah yang hadir dalam pertemuan itu adalah Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah, Bendahara Fraksi Golkar Robert J Kardinal, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, anggota DPR Fraksi PPP Amir Uskara dan anggota Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon
Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

PAN Tak Hadir Pertemuan Rapat Partai Koalisi