BeritaBengkulu.id - Menyingkap tabir kerahasiaan di industri porno. Itulah yang dilakoni aktris, Rashida Jones, lewat film seri Netflix, Hot Girls Wanted: Turned On.
“Niatnya bukan untuk menyajikan cerita manipulatif yang miring atau mencegah orang memasuki industri porno. Niatnya mengungkap tabir, menarik tirai industri ini, yang tumbuh subur dari kerahasiaan,” ujarnya.
Bahkan bintang Hollywood ini juga ingin mengungkap hubungan cinta online yang saaat ini marak.
“Hubungan cinta jarak jauh orang-orang banyak. Jadi film ini bukanlah hal yang pelik,” klaimnya.
Dokumenter enam bagian ini merupakan langkah tindak film dokumenter Rashida Jones, Hot Girls Wanted, dirilis tahun 2015.
Karyanya menceritakan enam kisah orang yang kehidupan pribadinya terpengaruh oleh ledakan internet dan kemudian bermasalah dengan keintiman atau keterkucilan.
Seri itu juga melihat bagaimana remaja memiliki kepribadian berbeda secara online dibanding dalam kehidupan pribadi mereka.
Tapi dokumenter ini tak disambut baik di kalangan industri porno negara Paman Sam, AS.
“Saya pikir ada baiknya melakukan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya gelombang, karena itu berarti orang berbicara. Terutama dengan masalah ini. Banyak hal yang harus dibicarakan tapi begitu sedikit percakapan nyata yang terjadi. Kita mendapat banyak dorongan dari industri dan dari luar industri ini dan saya pikir kita ingin menjawab pertanyaan. Bagaimana cerita-cerita lain yang terjadi di sekitar dan berurusan dengan pornografi, teknologi, seks, dan keintiman? Begitu banyak hal lain perlu dibicarakan, kami tidak ingin berhenti di situ. Kami merangkul semua yang kritis terhadap proyek kami dan mengajak mereka apabila ingin terlibat dalam serial ini. Tidak ada yang menanggapi,” bebernya.
Rashida Jones adalah putri produser musik Quincy Jones dan aktris Peggy Lipton. Sukses membintangi film-film seperti The Social Network dan The Muppets dan juga The Office versi AS.
Sekedar tahu, di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi sudah banyak memblokir situs- situs porno. Tapi masih banyak ajatuh yang aktif. Kenapa tidak diblokir? 
(CI)

Rashida Ungkap Rahasia Industri Porno

KPK Angkat Bicara Soal Megawati Berpotensi Jadi Tersangka Kasus BLBI
BeritaBengkulu.id - Peluang KPK menyeret Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) masih terbuka.

Pasalnya kebijakan Megawati yang mengeluarkan Inpres 8/2002 menjadi landasan dikeluarkannya Surat Keterangan Lunas dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke sejumlah bank yang bermasalah.

“Kebijakan itu menjadi Tindak Pidana Korupsi apabila di dalam proses berjalannya kebijakan tersebut ada sesuatu manfaat yang diambil dan yang diperoleh orang yang mengeluarkan kebijakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok atau orang lain. Jadi nanti kemungkinan, itu masih bisa saja,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Selasa (25/4).

Meskipun peluang menyeret pembuat kebijakan dalam kasus yang ditangani masih terbuka, namun penyidikan KPK belum tertuju kesana.

Termasuk, dugaan indikasi tindak pidana korupsi dalam penerbitan SP3 dari Kejaksaan Agung dengan landasan para debitur BLBI dianggap telah menyelesaikan utang meskipun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham.

Saat ini, sambung Basaria, KPK fokus pada penyidikan kasus yang menyeret mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka.

“Apakah dengan dasar SKL ini dibuatkan SP3. Ini penyidik belum sampai kesana, ini case yang berbeda nanti akan dibuat khusus, tim lidik yang menangani itu. Tetapi fokus kita hari ini penerbitan SKL itu yang tidak seharusnya karena memang belum lunas. Seharusnya Rp3,7 triliun tadi diambil pemerintah baru keluar surat lunas,” tandasnya.

(PM)

KPK Angkat Bicara Soal Megawati Berpotensi Jadi Tersangka Kasus BLBI

Image result for din syamsudin
BeritaBengkulu.id - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai tema Mengatasi Kesenjangan yang diangkat Tokoh Perubahan Republika 2016 sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini.

Menurutnya, negara tak boleh abai dan membiarkan kesenjangan terjadi.  Ia mengakui ada masalah dalam internal umat Islam yang kaitannya dengan kesenjangan. Hal ini memengaruhi kelemahan umat, seperti pola pikir, etos kerja.

Namun, kata mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, harus juga diakui bahwa ada peran dari negara yang tidak mendukung. Itulah yang kemudian menciptakan kemiskinan struktural. Artinya, tambah dia, tidak semata-mata karena faktor pola pikir rakyat. 

"Rakyat jadi miskin justru karena mereka dimiskinkan. Maka perlu aksi keberpihakan, ekonomi konstitusi. Terutama sampai sekarang belum ada UU sistem perokonomian sosial. Indikatornya good will dan political will, kalau tidak, jadi bebas, ketidakadilan sosial makin merajalela" ujar Din saat menghadiri Tokoh Perubahan Republika yang mengangkat "Menggiatkan Ekonomi Berkeadilan untuk Mengatasi Kesenjangan”, Selasa (25/4) malam.

Menurutnya, kegiatan penganugerahan ini juga bermanfaat, selain untuk mengakui prestasi anak bangsa, juga dapat mendorong perubahan maupun mengispirasi perubahan itu sendiri. 

"Penguasaan aset nasional oleh segelintir orang tidak bisa dipahami, ada empat taipan yang kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat miskin. Sungguh memggenaskan dan masalah ini harus segera diatasi," ujar Din seusai acara.

Karenanya, menurut Din, tokoh-tokoh perubahan yang mendapat penghargaan Republika,  meski boleh jadi rumputnya masih kecil, tetapi magnitudenya luas kalau dikembangkan. Ia yakin masih banyak tokoh serupa di kalangan masyarakat yang juga telah membantu negara.

(ROL)

Din: Rakyat Miskin karena Dimiskinkan

Heboh Gosip Hary Tanoe Punya Istri Muda

BeritaBengkulu.id - Dari 893.323 siswa SMA di seluruh Indonesia yang mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2017 hanya 101.906 yang lolos seleksi. 101.906 siswa SMA akan menempati 78 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia. 
“Hasil SNMPTN 2017 akan kita umumkan hari ini jam 14.00 WIB” ujar Ketua Panitia Pusat SNMPTN dan SBMPTN 2017 Ravik Karsidi kepada wartawan, Rabu (26/4). 
Ia mengimbau, bagi siswa yang belum lolos seleksi agar tidak kecil hati. Masih ada cara lain untuk menembus PTN. 
“Bagi siswa yang belum diterima jangan berkecil hati, kami menyiapkan kuota pada SBMPTN yang akan diikuti 85 PTN," ungkap dia. 
Total daya tampung untuk SBMPTN adalah sebanyak 128.244 kursi, dengan rincian 63.685 kursi untuk ilmu sains teknologi dan 64.559 kursi untuk ilmu sosial humaniora. 
Bagi siswa yang dinyatakan tidak lulus Panitia Pusat SNMPTN SBMPTN mengimbau agar segera mendaftarkan diri pada laman SBMPTN. Pendaftaran SBMPTN akan ditutup sampai tanggal 5 Mei 2017
Dari jumlah yang dinyatakan lulus di PTN tersebut termasuk 27.058 siswa dari peserta Bidikmisi, 20,68% dari total peserta yang lulus. Peserta yang dinyatakan lulus tersebut merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pusat dari jumlah pendaftar sebanyak 517.166 siswa. 
Bagi peserta yang telah mendaftar Bidikmisi tetapi belum diterima pada SNMPTN 2017, apabila mendaftar SBMPTN 2017, maka yang bersangkutan dibebaskan dari biaya pendaftaran.
(LT)

Hanya 101.906 dari 893.323 Siswa SMA yang Lolos SNMPTN 2017


BeritaBengkulu.id - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada jajarannya untuk pandai menentukan fokus dalam bekerja. Kebiasaan dan rutinitas yang selama ini dilakukan hendaknya untuk diubah dan tentukan prioritas yang jelas. Demikian disampaikan Presiden saat meresmikan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) Tahun 2017.
"Saya ingin ingatkan bahwa kita ini sudah bertahun-tahun anggaran kita tidak pernah fokus. Perencanaan kita tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas," ujar Presiden mengawali sambutannya di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 26 April 2017.
Kebiasaan yang selama ini menjadi masalah di lapangan menurut Presiden ialah tidak adanya prioritas program yang ditetapkan. Pemerintahan pusat hingga ke daerah cenderung berlomba-lomba untuk memperbanyak program yang pada akhirnya akan mempersulit diri sendiri dan sering kali menjadi terbengkalai.
"Berilah prioritas apa yang ingin dikerjakan dan jangan banyak-banyak. Jangan semuanya menjadi prioritas. Ini kebiasaan kita, ini rutinitas dan mengulang-ulang," ucapnya.
Persoalan berikutnya yang sering disaksikan sendiri oleh Presiden saat turun langsung ke lapangan ialah kurangnya konsolidasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, banyak proyek pembangunan yang pemanfaatannya kurang dapat dirasakan.
"Ada waduk tapi tidak ada irigasinya bertahun-tahun. Ada pelabuhan, tapi tidak ada jalan. Tidak hanya satu-dua. Artinya tidak terkonsolidasikan dengan baik. Tidak terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Berarti orientasinya hanya proyek. Tidak menghasilkan output atau outcome," ia menegaskan.
Kemudian, Kepala Negara juga menyinggung mengenai APBN dan APBD dalam kaitannya dengan program prioritas pemerintah. Sebagaimana diketahui, prioritas pemerintah saat ini ialah membangun infrastruktur secara merata agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing. Prioritas tersebut tentunya membutuhkan dana yang sangat besar.
Menurut Presiden, hal tersebut dapat dicapai bila Indonesia mampu mendatangkan dan melayani para investor, baik lokal maupun asing, dengan baik. Ia pun turut menyinggung soal sekuritisasi untuk membiayai proyek pembangunan.
"Kalau sudah bangun tol, sudah jadi, segera itu dijual. Misalnya bangun Rp10 triliun, dijual Rp30 triliun, bangun lagi di tempat lain, jadi lagi, jual lagi. Yang dulu-dulu BUMN kita senangnya memiliki. Setiap bulan dapat pendapatan dari tol itu. Itu sudah kuno. Negara kita membutuhkan jalan-jalan di provinsi di luar Jawa. Kalau tidak ada sekuritisasi tidak akan jalan infrastruktur itu," Presiden menegaskan.
Oleh karenanya, Presiden kembali menginstruksikan jajarannya agar mengupayakan perizinan dan kemudahan berusaha di masing-masing daerahnya. Sebab, kebiasaan yang selama ini terjadi ialah antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota misalnya memiliki aturan-aturan dan standar sendiri hingga pada akhirnya menyulitkan masuknya investasi. Diperlukan adanya keselarasan peraturan dari pemerintah pusat hingga ke daerah.
"Kita harus sadar bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, jangan kita terpecah oleh aturan-aturan tadi yang membuat standar-standar sendiri," Presiden menambahkan.
Gesit Mengikuti Perubahan
Di hadapan jajaran dan para kepala daerah, Kepala Negara yang hadir didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya beradaptasi dengan perkembangan kondisi dunia dan juga teknologi. Ia menekankan agar seluruh pihak dapat mengembangkan pola pikir yang mampu melihat jauh ke depan.
"Orang sudah berpikir jauh. Coba lihat Elon Musk, dia berpikir mengenai hyperloop, Tesla, dan SpaceX. Saat kita masih berpikir mengenai mengurus pelabuhan dan tol, mereka sudah berpikir ke mana-mana. Berpikir ke arah masa depan yang fantastik," ujarnya.
Perubahan yang semakin cepat itu mengharuskan kita untuk turut bergerak cepat. Presiden berpendapat bahwa apabila negara tidak mampu bergerak cepat, maka dipastikan negara akan mengalami ketertinggalan.
"Inilah teknologi. Orang lain sudah ke mana-mana, negara lain sudah ke mana-mana. Ini perlu kita ingatkan agar kita sadar betul jangan sampai kita ditinggal," tuturnya.
Selain itu, persaingan global seperti saat ini menjadikan negara-negara saling berkompetisi. Salah satu yang dapat dirasakan ialah persaingan negara-negara untuk menarik investor ke negara mereka. Para investor tentu lebih memilih negara yang dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum yang jelas.
"Globalisasi berarti investor punya banyak pilihan. Kita perlu sadari kalau seorang investor tidak jadi berinvestasi di Indonesia, bukan berarti dia tidak jadi investasi. Artinya, dia pindah ke tempat lain. Investasi ini sekarang dinamis dan menjadi rebutan semua negara karena perlambatan ekonomi dunia," kata Presiden.
Hadir dalam acara ini, para pimpinan lembaga negara, menteri-menteri Kabinet Kerja dan para gubernur, bupati dan walikota.

(*)

Perencanaan Pembangunan Harus Fokus dan Berprioritas

IMG 0998
BeritaBengkulu.id - Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, terdapat aturan tentang cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurut PP ini, cuti diberikan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), yang dapat didelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.
“Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali cuti di luar tanggungan negara,” bunyi Pasal 309 ayat (3) PP tersebut.
Dalam PP ini disebutkan, cuti terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; e. Cuti karena alasan penting; f. Cuti bersama; dan g. Cuti di luar tanggungan negara.
1.Cuti Tahunan
PP ini menyebutkan, PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud adalah 12 (dua belas) hari kerja.
Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud, PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.
“Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan,” bunyi Pasal 312 ayat (4) PP ini.
Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, menurut PP ini, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, menurut PP ini, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
“Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan,” bunyi Pasal 313 ayat (2) PP ini.
PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, menurut PP ini, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
2.Cuti Besar
PP ini juga menyebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) secara terus menerus, menurut PP ini berhak lama 3 (tiga) bulan. Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar, menurut PP ini,  tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
“Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar. Namun hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama,” bunyi Pasal 317 PP ini.
3.Cuti Sakit
Menurut PP ini, setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenangng untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud  diberikan untuk waktu paling lama I (satu) tahun. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
PNS yang mengalami gugur kandungan, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
“Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud , PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan,” bunyi Pasal 321 ayat (2) PP ini.
4.Cuti Melahirkan
PP ini juga menyebutkan,  untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud adalah 3 (tiga) bulan.
Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
“Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan,” bunyi Pasal 326 ayat (2) PP ini.
5.Cuti Karena Alasan Penting
Menurut PP ini, PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu salit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. Melangsungkan perkawinan.
“Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan,” bunyi Pasal 330 PP Nio. 11 Tahun 2017 itu.
6.Cuti Bersama
PP ini menegaskan, Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan.
PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, menurut PP ini, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Cuti bersama sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
7.Cuti di Luar Tanggungan Negara
PP ini juga menyebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara itu dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
“Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang paling lama I (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting memperpanjangnya,” bunyi Pasal 334 ayat (3) PP ini.
Menurut PP ini, cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi.
Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, menurut PP ini, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan. “Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN,” bunyi Pasal 336 ayat (2) PP ini.
Menurut PP ini, selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS. Dan selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
Ditegaskan dalam PP ini, PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti diatur dengan Peraturan Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara).
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 itu.
(Menpan)

7 Hak Cuti PNS

BeritaBengkulu.id – Tim medis rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Kepahiang, Tajri mengatakan, jenazah Mr ‘X’ yang ditemukan di kawasan taman wisata alam (TWA) Bukit Kaba, tepatnya di Kabawetan memiliki ciri-ciri rambut lurus.
Sehingga, kata dia, Mr ‘X’ tersebut belum mengetahui identitas mayat yang sudah dalam keadaan membusuk tersebut.  Meskipun demikian, terang dia, dari hasil otopsi di sekujur tubuh jenazah tidak ditemukan tanda tindak kekerasan,
 "Jenazah diperkirakan sudah mencapai 25 hari. Identitas dari mayat belum diketahui karena belum ada masyarakat yang melapor tentang kehilangan anggota keluarga,” kata Tajri, Selasa (25/4/2017).
Saat ini, lanjut Tajri, jenazah masih berada di kamar jenazah RSUD Kabupaten Kepahiang. Namun, kata dia, jenazah tanpa identitas tersebut akan ditampung 2 × 24 jam sesuai SOP.

(BN)

Ini Ciri-ciri Mr.X yang Ditemukan di Kepahiang