BeritaBengkulu.id - Executive Vice President PT Freeport Indonesia Tony Wenas siang ini pukul 13.00 WIB mendatangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Tony datang mengenakan setelan jas warna abu dengan kemeja dalam warna biru muda tanpa mengenakan dasi. Tak berapa lama kemudian, sekitar 15 menit kemudian Direktur Eksekutif Freeport Clementino Lamury datang menyusul. Ia mengenakan batik motif cokelat.
Dua orang penting dari PT Freeport Indonesia itu dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar. Sayangnya, keduanya masih enggan menjelaskan detail yang akan dibahas bersama Kementerian ESDM.
"Nanti saja sesudah pertemuan. Saya belum bisa ngomong," ucap Tony Wenas kepada wartawan di Kementerian ESDM, Selasa, 14 Maret 2017.
Hingga berita ini diturunkan, keduanya masih menunggu di lobby Kementerian, untuk menuju lantai 3 Kementerian ESDM.
Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga diperkirakan akan membahas kasus Freeport. Pembahasan diselipkan dalam agenda kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence ke Indonesia. 
“Ada dua isu yang akan dibahas yaitu masalah terorisme dan Freeport,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 Maret 2017.
Ihwal kasus Freeport, pemerintah kata Hikmahanto perlu menyampaikan kepada Pence bahwa saat ini Indonesia tengah memberikan jalan keluar dengan memberikan opsi. “Pemerintah tidak sedang menzalimi Freeport,” ujarnya.
Opsi yang diberikan yaitu apakah tetap memegang Kontrak Karya namun harus memurnikannya di Indonesia atau berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan tetap melakukan ekspor.
Hikmahanto menambahkan Amerika Serikat seharusnya juga tidak menekan pemerintah Indonesia, karena bersifat demokratis. 
Terlebih, pemerintah Indonesia juga harus mendengar suara rakyat. Sehingga, Freeport tidak mungkin membelenggu kedaulatan pemerintah Indonesia saat ini dan harus tunduk dengan tekanan dari pemerintah AS.
Dia menambahkan tidak akan ada jaminan bahwa pemerintahan yang akan datang akan lebih bersahabat terhadap Freeport. Hikmahanto berujar dinamika politik di dalam negeri akan memanfaatkan arogansi pemerintah AS dan Freeport untuk mendulang suara. “Janji pun akan ditunaikan saat mereka mendapatkan kekuasaan,” ujarnya.(***)

Dua Bos Freeport Datangi Kementerian ESDM, Lobi Apa?

BeritaBengkulu.id - Executive Vice President PT Freeport Indonesia Tony Wenas siang ini pukul 13.00 WIB mendatangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Tony datang mengenakan setelan jas warna abu dengan kemeja dalam warna biru muda tanpa mengenakan dasi. Tak berapa lama kemudian, sekitar 15 menit kemudian Direktur Eksekutif Freeport Clementino Lamury datang menyusul. Ia mengenakan batik motif cokelat.
Dua orang penting dari PT Freeport Indonesia itu dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar. Sayangnya, keduanya masih enggan menjelaskan detail yang akan dibahas bersama Kementerian ESDM.
"Nanti saja sesudah pertemuan. Saya belum bisa ngomong," ucap Tony Wenas kepada wartawan di Kementerian ESDM, Selasa, 14 Maret 2017.
Hingga berita ini diturunkan, keduanya masih menunggu di lobby Kementerian, untuk menuju lantai 3 Kementerian ESDM.
Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga diperkirakan akan membahas kasus Freeport. Pembahasan diselipkan dalam agenda kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence ke Indonesia. 
“Ada dua isu yang akan dibahas yaitu masalah terorisme dan Freeport,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 Maret 2017.
Ihwal kasus Freeport, pemerintah kata Hikmahanto perlu menyampaikan kepada Pence bahwa saat ini Indonesia tengah memberikan jalan keluar dengan memberikan opsi. “Pemerintah tidak sedang menzalimi Freeport,” ujarnya.
Opsi yang diberikan yaitu apakah tetap memegang Kontrak Karya namun harus memurnikannya di Indonesia atau berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan tetap melakukan ekspor.
Hikmahanto menambahkan Amerika Serikat seharusnya juga tidak menekan pemerintah Indonesia, karena bersifat demokratis. 
Terlebih, pemerintah Indonesia juga harus mendengar suara rakyat. Sehingga, Freeport tidak mungkin membelenggu kedaulatan pemerintah Indonesia saat ini dan harus tunduk dengan tekanan dari pemerintah AS.
Dia menambahkan tidak akan ada jaminan bahwa pemerintahan yang akan datang akan lebih bersahabat terhadap Freeport. Hikmahanto berujar dinamika politik di dalam negeri akan memanfaatkan arogansi pemerintah AS dan Freeport untuk mendulang suara. “Janji pun akan ditunaikan saat mereka mendapatkan kekuasaan,” ujarnya.(***)